You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Praktek Setoran di Pejabat DKI Harus Hilang
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Praktek Setoran di Pejabat DKI Harus Hilang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, masih menemukan adanya setor menyetor di kalangan pejabat. Ke depan jika masih ada, maka pejabat terkait akan langsung distafkan, mulai dari wali kota hingga eselon IV.

Wali kota, seko, harus awasi. Kalau masih ada saya stafkan. Begitu lurah camat, sekel, bendaraha masih main, wali kota masih ngotot ngga ada, saya stafkan

"Saya tidak mau ada lagi upeti, setor menyetor, pembagian uang sisa, dari ngumpul-ngumpulin," kata Basuki saat melantik puluhan pejabat, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2).

Basuki mendapati laporan, kegiatan tersebut masih ditemukan di lurah dan camat. Ia meminta, agar wali kota terus mengawasi, jika tidak mereka terancam distafkan.

Basuki akan Berantas Praktik Setor Menyetor

"Wali kota, seko, harus awasi. Kalau masih ada saya stafkan. Begitu lurah camat, sekel, bendaraha masih main, wali kota masih ngotot ngga ada, saya stafkan," tegasnya.

Basuki mengaku selama ini hanya menggeretak pejabat untuk distafkan. Namun ternyata banyak pejabat yang tidak takut dan masih menjalankannya. Sehingga saat ini gertakan tersebut akan benar-benar diterapkan.

"Dulu saya cuma geretak, bapak ibu. Saya tidak ingin hal ini diberlakukan. Tapi ternyata masih banyak yang bermain. Makanya saya akan miskinkan yang hilangkan aset DKI," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1162 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1143 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye906 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye895 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye831 personBudhi Firmansyah Surapati